SEKILAS INFO

     » Selamat Hari Raya Idul Fitri 2017 / 1438 H      » Pembuatan Akta Kelahiran Cukup Mudah dan Hanya 15 Menit Langsung Jadi / MASMEDI - Buktikan      » ONE STOP SERVICE DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI TINGKAT DESA      » Kepengurusan Semua Dokumen Kependudukan - GRATIS      » Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Madiun ke - 449
Selasa, 17 November 2015 - 09:13:10 WIB
Lintas Sektoral Membahas Persiapan Kartu Identitas Anak

Diposting oleh : Administrator
Kategori: SEKERTARIAT - Dibaca: 380 kali

Ditulis Pada 12 Februari 2015 00:49 WIB

Lintas Sektoral Membahas Persiapan Kartu Identitas Anak

 

 

 

JAKARTA – Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri lebih intens mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) pada awal tahun 2016, termasuk mempersiapkan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA.

Salah satunya melakukan pertemuan dan Forum Group Discussion (FGD) dengan lintas sektor dalam rangka menggali informasi, saran dan masukan terkait dengan penerapan KIA. Diskusi berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 gedung B Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan, tanggal 29 Oktober 2015.


Pertemuan yang membahas mengenai konsep KIA dan Rancangan Permendagri tentang Pedoman Penerbitan KIA, dipimpin oleh Direktur Pendaftaran Penduduk  Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM mewakili Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. Saat itu hadir para Pejabat Eselon II, III dan IV Ditjen Dukcapil, Koalisi Kependudukan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kota Kediri, Kota Magelang, Kota Makassar, Kota Tebing Tinggi, Kota Batu, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Blora, Kabupaten Bekasi, Kota Tanjung Balai, serta Kota Solok.

Ketika ada pertanyaan apakah perlu diterbitkan KIA, Drajat Wisnu menjawab bahwa Kartu Identitas Anak diberikan sebagai identitas anak, merupakan salah satu wujud komitmen negara dalam melindungi dan menyejahterakan warga negaranya. Di samping itu dengan KIA, diharapkan akan tumbuh kemandirian anak utamanya dalam berhubungan dengan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan serta pelayanan publik lainnya.

Menurut Drajat Wisnu, diperoleh beberapa kesepahaman penting dalam diskusi, seperti:  (1) penerbitan KIA tidak bersifat diskriminasi; (2) kartu yang bersifat multi guna;                   (3) pencantuman data orang tua pada elemen kartu; (4) KIA menganut  asas domisili;          (5) perlu adanya proses harmonisasi dengan kementerian/lembaga terkait pengintegrasian antara KIA dengan kartu-kartu lainnya.

“Dengan demikian FGD ini telah memperkaya informasi dan masukan terhadap rencana pelaksanaan Program Penerapan KIA, yang akan diujicobakan pada tahun 2016 di 50 (lima puluh) kabupaten/kota. Penerapannya secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota baru akan diwujudkan pada tahun 2017,” ungkap Drajat Wisnu.

***