SEKILAS INFO

     » Selamat Hari Raya Idul Fitri 2017 / 1438 H      » Pembuatan Akta Kelahiran Cukup Mudah dan Hanya 15 Menit Langsung Jadi / MASMEDI - Buktikan      » ONE STOP SERVICE DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI TINGKAT DESA      » Kepengurusan Semua Dokumen Kependudukan - GRATIS      » Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Madiun ke - 449
Selasa, 04 Oktober 2016 - 07:20:19 WIB
Dukcapil Kabupaten Madiun Gratiskan Dokumen Kependudukan

Diposting oleh : Administrator
Kategori: BIDANG PENCATATAN SIPIL - Dibaca: 323 kali

Dukcapil Kabupaten Madiun Gratiskan Dokumen Kependudukan

 

MADIUN, JAGAD POS - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Madiun mengratiskan kepengurusan data kependudukan untuk mempermudahkan masyarkat memiliki data kependudukan tersebut.

Terhitung mulai awal Maret 2014, masyarakat Kabupaten Madiun dibebaskan biaya pembuatan dan penerbitan dokumen kependudukan alias gratis. Hal ini seperti diungkapkan Kepala Bidang Capil, Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, Ahmad Sofingi SE, baru-baru ini di kantornya.

Menurutnya, amanat Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependududkan dan penertiban dokumen kependudukan semua pelayanan administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak boleh dipungut biaya dari masyarakat.

"Apabila ada yang meminta, misalkan perangkat desa atau orang lain itu bukan wewenang kami. Lain hal jika masyarakat memang ada keperluan lain, lalu tak sempat mengurus data kependudukan tersebut, kemudian menyuruh orang lain atau perangkat desa, ya itu terserah kalau ada imbalan untuk uang bensin dan sebagainya. Tapi yang jelas dalam hal pembuatan data kependudukan tersebut tidak ada biaya sama sekali," tegas Ahmad Sofingi.

Ia berharap, dengan dikeluarkan Undang-undang tersebut, mampu mendorong masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil.

Penjelasan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan substansi yang mendasar dalam perubahan UU No 23/2006 yakni;
1. Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)
a. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013).
b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri
Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el
Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

4. Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) Tahun
Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil
Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

6. Pengakuan dan Pengesahan Anak
Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013)

8. Pencatatan Kematian
Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

9. Stelsel Aktif
Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.