SEKILAS INFO

     » Alamat : Jl. Alon-alon Utara No. 4 TELP./Fax (0351) 453395 Madiun - 63121      » Kepengurusan Semua Dokumen Kependudukan - GRATIS      » Wajib Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun Untuk Menunjang Tercapainya Program KIA      » GUYUB RUKUN AGAWE SANTOSO      » SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MADIUN
Kamis, 15 Desember 2016 - 18:16:29 WIB
Dinas Dukcapil Dukung Penuh Sukseskan Pilkada 2017

Diposting oleh : Administrator
Kategori: SEKERTARIAT - Dibaca: 20 kali

Dinas Dukcapil Dukung Penuh Sukseskan Pilkada 2017

Jakarta - Dinas Dukcapil di 138 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak gubernur, bupati dan walikota memberikan dukungan penuh agar semua penduduk yang berhak memilih dapat melaksanakan haknya sehingga Pilkada dapat sukses. 

 

Dinas Dukcapil sudah melakukan antisipasi dengan menerbitkan surat keterangan yang berfungsi sebagai KTP-el untuk penduduk yang sudah merekam data dirinya. Surat ini juga menjelaskan bahwa penduduk tersebut ada namanya dalam database daerah yang melaksanakan Pilkada. 

 

Hal ini perlu dilakukan karena banyak pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun setelah DPT ditetapkan dan sesuai dengan UU Adminduk, KTP-el hanya dapat diberikan kepada penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. 

 

Surat Keterangan Pengganti KTP-el (Suket) yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota ini dapat digunakan oleh warga untuk berbagai keperluan mendapatkan layanan publik, termasuk untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada Serentak 2017 mendatang.

 

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sudah melakukan antisipasi terhadap kekhawatiran adanya kemungkinan pemalsuan Suket dan agar Suket tidak disalahgunakan. Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil  Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. yang juga Plt. Gubernur Gorontalo ini menyampaikan kekhawatiran itu sudah diantisipasi. 

 

Setidaknya ada 4 (empat) hal yang bisa menghindari kemungkinan penyalahgunaan atau  pemalsuan. 

 

Pertama, Suket memiliki standar format yang baku yang sudah ditentukan sesuai dengan instruksi Kemendagri. Jadi jika ada yang di luar format, bisa diidentifikasi keasliannya.

 

Kedua, setiap Suket  memuat NIK spesifik masing-masing penduduk. Yang mana dengan NIK ini sangat mudah diidentifikasi data penduduk yang dicurigai. Para saksi akan sangat mudah menelisik pelakunya. Ini merupakan tindak pidana yang akan sangat merugikan bagi si pelaku.

 

Ketiga, data penduduk pemilih di setiap TPS dipegang oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Tim PPL satu sama lain saling mengenal sehingga jika ada orang asing bisa langsung dikenal.

 

Keempat, warga hanya bisa memilih pada TPS yang sesuai dengan alamat domisili dan tercantum di Suket. Jadi panitia dan warga satu sama lain saling mengenal. Bila ada penduduk yang tidak dikenal pasti para saksi dan panitia akan mempertanyakan lebih lanjut.

 

“Semua kalau mau dipalsukan ya bisa saja, tapi orang kan kalau mau nyoblos di TPS-nya kan saling kenal itu. Kalau ada orang baru datang, pasti masyarakata curiga di sana", jelas Prof. Zudan baru-baru ini. 

 

Prof. Zudan yang juga Ketua DPN Korpri ini juga menyatakan, pihaknya sudah menghimbau kepada kepala Dinas Dukcapil seluruh Indonesia untuk segera menerbitkan Suket bagi penduduk yang melakukan perekaman, terutama bagi daerah-daerah yang akan meramaikan pesta demokrasi Pilkada 2017. 

 

Hal ini  penting  agar warga tidak kehilangan hak pilihnya pada Pilkada 2017. Selain itu, juga agar semua penduduk dapat mengakses layanan publik.  Dukcapil***