SEKILAS INFO

     » Selamat Hari Raya Idul Fitri 2017 / 1438 H      » Pembuatan Akta Kelahiran Cukup Mudah dan Hanya 15 Menit Langsung Jadi / MASMEDI - Buktikan      » ONE STOP SERVICE DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI TINGKAT DESA      » Kepengurusan Semua Dokumen Kependudukan - GRATIS      » SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MADIUN
Renstra
Diposting tanggal: 16 Desember 2014

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.       LATAR BELAKANG

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarkat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu, Laporan Kinerja harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu Laporan Kinerja harus memenuhi beberapa ciri laporan, antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, berkewajiban untuk melaporkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja selama 1 (satu) tahun, sekaligus sebagai tolok ukur seberapa jauh misi organisasi dapat tercapai dan terlaksana.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Tahun 2016, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara   Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini, maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja instansi bukan lagi berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran yang lebih menonjolkan capaian keluaran atau output pada Dokumen , tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja dalam Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam  RPJMD.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi, dan dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif dan responsip terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.

 

  1. B.        STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2015 yang dijabarkan lebih lanjut dan diatur dalam  Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, struktur organisasi kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara hirarkis terdiri dari :

  1. Kepala Dinas

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas;
  6. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
  7. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dan
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

 

  1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
  2. Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
  3. Pelaksanaan pelayanan administrasi dinas;
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluais dan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Subbagian, yaitu :

  1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  2. Melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan;
  3. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
  4. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana;
  5. Menyusun, mengelola dan memelihara dana administrasi kepegawaian;
  6. Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
    1. Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
    2. Menyiapkan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD di lingkungan Dinas;
    3. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
    4. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
      1. Kepala Subbagian Program dan Laporan, mempunyai tugas :
      2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu;
      3. Menyiapkan, mengolah dan melakukan sistematika data untuk penyusunan program dan kegiatan dinas secara terintegrasi dengan bidang-bidang yang ada;
      4. Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
      5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
      6. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala; dan
      7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
        1. Bidang Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi melaksanakan pendaftaran penduduk, menyusun kebijakan pendaftaran penduduk, menyelenggarakan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi serta melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependuudkan dengan menyusun dan memelihara data Bidang Pendaftaran Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang pendaftaran penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Pendaftaran Penduduk;
  2. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pendaftaran penduduk;
  3. Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi pada kegiatan pendaftaran penduduk;
  4. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan dengan menyusun dan memelihara data Bidang Pendaftaran Penduduk;
  5. Penyelenggaraan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
  6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pendaftaran Penduduk; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk membawahi  2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu :

  1. Kepala Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, mempunyai tugas :
  2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
  3. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pendaftaran penduduk;
  4. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk, serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  5. Melaksanakan pendaftaran dan pemrosesan Kartu Keluarga;
  6. Melaksanakan pendaftaran dan pemrosesan Kartu Tanda Penduduk;
  7. Melaksanakan pemrosesan surat keterangan yang berkaitan dengan Administrasi Penduduk;
  8. Melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
  9. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftraan Penduduk.
    1. Kepala Seksi Perpindahan Penduduk, mempunyai tugas :
    2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perpindahan Penduduk;
    3. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pemrosesan permohonan pindah alamat;
    4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pemrosesan permohonan pindah datang penduduk;
    5. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pemrosesan permohonan atas terjadinya perubahan pada kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
    6. Melaksanakan pendaftaran, penelitian berkas, pencatatan dan pemrosesan permohonan status kewarganegaraan dan ganti nama;
    7. Menyelenggarakan pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
    8. Menyelenggarakan evaluasi dan menyusun laporan pelkasanaan tugas pada Seksi Perpindahan Penduduk; dan
    9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.
      1. Bidang Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi melaksanakan penetapan kebijakan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan, menyelenggarakan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi dalam urusan pencatatan sipil, memelihara data pada Bidang Pencatatan Sipil, menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada menyelenggarakan pencatatan sipil, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil, dan menyelenggarakan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

  1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Pencatatan Sipil;
  2. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pelayanan sipil dalam sistem administrasi kependudukan;
  3. Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil;
  4. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;
  5. Penyusunan dan pemeliharaan data Bidang Pencatatan Sipil;
  6. Penyelenggaraan koordinasi dalam urusan pencatatan sipil;
  7. Pelaksanaan pencatatan peristiwa penying lainnya;
  8. Penyelenggaraan penatausahaan dokumen pencatatan sipil;
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pencatatan Sipil;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pencatatan Sipil membawahi  2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu : 

  1. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, mempunyai tugas :
    1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kelahiran dan Kematian;
    2. Melaksanakan pencatatan lahir mati;
    3. Melaksanakan pencatatan dan pemrosesan permohonan atas terjadinya perubahan Akta Kelahiran;
    4. Melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
    5. Melaksanakan pendaftaran, penelitian dan pencatatan berkas serta pemrosesan Akta Kelahiran dan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
    6. Melaksanakan pemrosesan surat keterangan yang berhubungan dengan peristiwa kelahiran dan kematian Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
    7. Melaksanakan pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran dan kematian;
    8. Melaksanakan pencatatan perubahan nama;
    9. Melaksanakan pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
    10. Melaksanakan pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
    11. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
    12. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil.
    13. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan/ Pengesahan Anak mempunyai tugas :
      1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program kerja pada Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan/Pengesahan Anak;
      2. Melaksanakan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
      3. Melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
      4. Melaksanakan pendaftaran, penelitian dan pencatatan berkas serta pemrosesan Akta Perkawinan yang bukan beragama Islam bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
      5. Melaksanakan pendaftaran, penelitian dan pencatatan berkas serta pemrosesan Akta Perceraian yang bukan beragama Islam bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
      6. Melaksanakan pendaftaran, penelitian dan pencatatan berkas serta pemrosesan pangangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
      7. Melaksanakan pendaftaran, penelitian dan pencatatan berkas laporan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak yang peristiwanya di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia;
      8. Melaksaakan pemrosesan surat keterangan yang berhubungan dengan peristiwa perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak yang peristiwanya di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia;
      9. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan/ Pengesahan Anak; dan
      10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil.
      11. Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan

Kepala Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala Dinas yang meliputi melaksanakan penetapan kebijakan Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan; menyelenggarakan pelayanan data kependudukan; melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan penyuluhan kependudukan; melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Informasi Administrasi dan Kependudukan; serta menyelenggarakan pengawasan atas kegiatan informasi dan administrasi kependudukan sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan;
  2. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan;
  3. Penyiapan bahan penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Informasi dan administrasi kependudukan membawahi 2 (dua) orang Kepala Seksi yaitu:

  1. Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas :
  2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
  3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan kependudukan, pencatatan sipil dan administrasi kependudukan lainnya;
  4. Melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan;
  5. Melaksanakan pembinaaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan;
  6. Melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan satuan kerja terkait dalam rangka mendukung kegiatan penyuluhan kependudukan, pencatatan sipil dan administrasi kependudukan lainnya;
  7. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, mendistribusikan metode dan sarana penyuluhan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan lainnya;
  8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Informasi administrasi Kependudukan; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan.
    1. Kepala Seksi Pengelolaan Data Kependudukan, mempunyai tugas :
    2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan danprogram kerja pada Seksi Pengelolaan Data Kependudukan;
    3. Menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
    4. Melaksanakan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
    5. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;
    6. Menyelenggarakan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau keluarahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
    7. Menyelenggarakan pembanguna replikasi data kependudukan di daerah, pembangunan bank data kependudukan Kabupaten Madiun dan pembangunantempat perekaman data kependudukan di kecamatan;
    8. Melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi adminsitrasi kependudukan;
    9. Melaksanakan penyajian diseminasi informasi penduduk, perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten dan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil;
    10. Menyelenggarakan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
    11. Melaksanakan pengumpulan, menganalisi, menyusun dan memelihara data Administrasi Kependudukan;
    12. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Data Kependudukan;
    13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan.